KAB.BANDUNG, Transaktual.com

Dalam menjalankan birokrasi pemerintahan khususnya di lingkungan dinas damkar kab.bandung untuk melayani masyarakat masih jauh dari harapan masyarakat, mengapa demikian terlihat dari bagaimana regulasi SDM dilingkungan diskar tersebut, salah satu contoh yg terjadi saat ini rekrutmen pegawai diskar non PNS yang sarat berbau kolusi, nepotisme dan suap.

Yang terjadi saat ini sangat aneh Diskar Kab.Bandung telah membentuk Red Kar, ( Relawan Damkar ) yang di latih, di didik untuk bisa membantu kinerja diskar Kabupaten Bandung untuk dapat menjangkau ke pelosok wilayah, Red Kar di rekrut dari tiap tiap desa dan kelurahan.

Tentunya itu, menggunakan anggaran pemerintah dalam hal program red kar tersebut, dari mulai biaya seragam, pelatihan, tapi ironis Diskar merekrut pegawai diskar kab. Bandung malah mengambil dari luar itu, seperti relawan Ambulan, dan titipan titipan dari Anggota Dewan kab.Bandung, yang tentunya belum memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam hal penanganan kebakaran.( ga tupoksi ).

Sehingga dari masalah tersebut diduga sudah terjadi penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan suap untuk menerima pegawai non PNS di lingkungan Diskar KAB. Bandung,

Pada saat di konfirmasi melalui handphone, salah seorang Kasi di Diskar ( Asep ) 7 mei 2024 oleh awak media transaktual menyatakan bahwa tidak tahu menahu masalah ini, kata beliau, ini kewenangan Kasubag ke pegawaian dan Kadis Diskar.

Dengan permasalahan ini jelas bahwa tatanan birokrasi di Kab.Bandung diduga masih carut marut tidak sesuai dengan amanat UU dan harapan Bupati Bandung yang konsisten dalam mewujudkan Kabupaten Bandung WBK .

asmitha***trans